Pasca insiden tenggelamnya Kapal Selam KRI Nanggala 402 dan gugurnya 53 awak kapal, membuat beberapa tokoh meminta pemerintah melakukan audit dan evaluasi Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista). Permintaan tersebut untuk meminimalisir kejadiaan serupa terulang kembali. Berikut rangkuman permintaan beberapa tokoh untuk melakukan audit dan evaluasi Alusista yang dirangkum dari
Salah satunya datang dari Anggota Komisi I DPR RI fraksi PPP Muhammad Iqbal. Iqbal menyampaikan hilangnya kapal selam KRI Nanggala 402 diharapkan bisa dijadikan pemerintah dan TNI sebagai momen untuk mengevaluasi alutsista yang dimiliki. Iqbal juga meminta, TNI harus memastikan bahwa alutsista yang saat ini masih dipergunakan masih dalam keadaan layak untuk dipakai.
"Sehingga terdapat jaminan keselamatan pasukan selama bertugas maupun sedang latihan," kata Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/4/2021). Menurut Iqbal evaluasi yang harus dilakukan TNI dilakukan secara menyeluruh dan detail. Permintaan serupa datang dari sejawat Iqbal di Komisi 1 DPR RI.
Yaitu Habib Anshory dari Fraksi Nasdem. Habib menyebutkan bahwa BPK, Kemhan dan TNI untuk melakukan audit terhadap MRO yang melakukan perbaikan kapal selam KRI Nanggala 402. “Evaluasi ini penting untuk membangun strategi, kebijakan dan penegakan hukum yang lebih baik,” ucap Habib.
Habib meminta semua pihak untuk melakukan pemutakhiran alutsista semua matra khususnya TNI AL 2021/2022 Selain itu, Habib juga menyoroti kesejahteraan prajurit TNI, khususnya kelurga prajurit yang ditinggalkan oleh gugurnya awak KRI Nanggala 402. Habib mendorong pemerintah memberikan beasiswa hingga anak anak awak KRI Nanggalan 402 lulus strata 1.
Terakhir, Habib meminta pemerintah segera menetapkan hari duka nasional untuk menghormati para pejuang KRI Nanggala 402. Tidak hanya datang dari anggota DPR RI, permintaan audit dan evaluasi juga datang dari Pakar Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad. Suparja menilai dari segi usia, kapal selam tersebut sudah tak lagi muda karena sudah dioperasikan selama 42 tahun.
"Perlu ada pengecekan yang menyeluruh dan transparan terkait peristiwa ini, jangan sampai hanya berhenti pada pengumuman bahwa kapal tersebut telah tenggelam," ujarnya. Menurut Suparja publik berhak tahu atas audit dan evaluasi tersebut. "Misalnya anggaran yang digunakan untuk perawatan berapa jumlahnya, lalu apakah sudah digunakan seefektif mungkin atau belum," jelasnya.
Audit yang menyeluruh ini demi mencegah terjadi hal serupa di kemudian hari. Apabila anggaran perbaikan dirasa kurang, maka sebaiknya TNI mengajukan penambahan anggaran ke DPR. "Peremajaan alutsista kita sangat diperlukan, meski dalam keadaan damai, akan tetapi keselamatan prajurit kita perlu dijaga," jelasnya.
Permintaan audit dan evaluasi alusista juga datang dari Bambang Soesatyo. Bambang yang merupakan Ketua MPR RI dan Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menekankan audi dan evaluasi pada sisitem erawatan, perbaikan, dan pemeriksaan alusista yang ada. "Lebih dari itu, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan bersama TNI harus melakukan evaluasi menyeluruh," ungkapnya.
Selain itu, Bambang juga menyoroti proses pemenuhan hak keluarga yang ditinggalkan awak KRI Nanggalan 402. "Negara juga harus hadir dan tidak boleh melupakan pengabdian para prajurit KRI Nanggala 402, salah satu bentuknya bisa dilakukan dengan memberikan perhatian khusus kepada keluarga yang ditinggalkan," pungkasnya.
